TEGUCIgalpa – Kementerian Luar Negeri Honduras Rabu mengatakan pihaknya akan mengakhiri perjanjian ekstradisi yang telah berusia lebih dari satu abad dengan Amerika Serikat setelah duta besar Washington menyatakan keprihatinannya mengenai pertemuan antara pejabat pertahanan Honduras dan Venezuela.
Menteri Luar Negeri Honduras Enrique Reyna mengungkapkan “keputusan Pemerintah Republik Honduras untuk mengakhiri perjanjian ekstradisi” dalam surat yang dibagikan di media sosial kepada Kedutaan Besar AS.
Sebelumnya pada hari Rabu, Presiden Honduras Chiomara Castro memerintahkan teguran – penarikan sepihak dari perjanjian hukum internasional – dan menuduh Washington mencampuri urusan dalam negeri Honduras.
“Campur tangan dan intervensi Amerika Serikat serta niatnya untuk mengarahkan politik Honduras melalui kedutaan besarnya dan perwakilan lainnya tidak dapat ditoleransi,” kata pemimpin sayap kiri itu dalam sebuah postingan di media sosial.
Kedutaan Besar AS di Honduras tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Duta Besar AS untuk Honduras Laura Dogu sebelumnya mengatakan kepada wartawan televisi lokal bahwa setelah pertemuan pekan lalu antara Menteri Pertahanan Honduras Jose Manuel Zelaya dan Menteri Pertahanan Venezuela Vladimir Padrino, Amerika Serikat mengkhawatirkan hal ini.
Zelaya hadir bersama Ketua Kepala Staf Gabungan Militer negara tersebut. Dogu mengatakan dia “terkejut” mereka bertemu dengan “pengedar narkoba”.
Amerika Serikat mendakwa Padrino atas tuduhan perdagangan narkoba pada tahun 2020.
“Menyarankan atau menyiratkan bahwa kami adalah pengedar narkoba dan mendiskualifikasi kami sebagai pihak berwenang memang merupakan ancaman langsung terhadap kemerdekaan dan kedaulatan kami,” kata Reyna di media sosial.
Honduras adalah sekutu setia pemerintah sosialis Venezuela.
Perjanjian ekstradisi memungkinkan ekstradisi tokoh-tokoh terkemuka Honduras, termasuk mantan Presiden Juan Orlando Hernandez dan mantan kepala polisi Juan Carlos Bonilla.
Hernandez pernah menjadi sekutu Amerika Serikat. Dia diekstradisi ke Amerika Serikat setelah Castro menjabat pada tahun 2022. Dia kemudian dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman di pengadilan AS atas tuduhan perdagangan narkoba.